Sendi-sendi Demokrasi Pancasila

• pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi 
• adanya pemilu secara berkesinambungan 
• adanya peran-peran kelompok kepentingan 
• adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. 
• Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. 
• Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

• Perlindungan terhadap hak asasi manusia 
• Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 
• Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya 
• adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat 
• Pelaksanaan Pemilihan Umum 
• Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban 
• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain 
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) 
3. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

• Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. 

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

• Indonesia menganut sistem konstitusiona

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang    tertinggi

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

• Menetapkan UUD; 
• Menetapkan GBHN; dan 
• Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
4. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
5. Mengubah undang-undang. 

• Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

• Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

• Hak tanya/bertanya kepada pemerintah

• Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah

• Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah

• Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal

• Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

• Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

• Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

• Ikut menyukseskan Pemilu 
• Ikut menyukseskan pembangunan 
• Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. 
• Menjamin tetap tegaknya negara RI 
• Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional 
• Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila 
• Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara 
• Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,