Pages

UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

Posted by muhlis usman | Labels:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 23 TAHUN 1999

TENTANG

BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

  1. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional;
  2. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
  3. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
  4. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru tentang Bank Indonesia;



Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998;
  3. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998;



Dengan persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA.




BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
  1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
  2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
  3. Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
  4. Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
  5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
  6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
  7. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
  8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
  9. Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;
  10. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga;
  11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
  12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.

Pasal 2



  1. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
  2. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
  3. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
  4. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
  5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.


Pasal 3



  1. Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.



BAB II



STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL


Pasal 4


  1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
  2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
  3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.
Pasal 5


  1. Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
  2. Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 6


  1. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
  2. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
  3. Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.



BAB III


TUJUAN DAN TUGAS


Pasal 7


Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.


Pasal 8


Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
  3. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 9



  1. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
  2. Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.


BAB IV



TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER


Pasal 10



  1. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang :
    1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
    2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
      1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
      2. penetapan tingkat diskonto;
      3. penetapan cadangan wajib minimum;
      4. pengaturan kredit atau pembiayaan.

    3. Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.
    4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
    Pasal 11
    1. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
    2. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
    3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
    Pasal 12
    Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
    Pasal 13
    1. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
    2. Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
    3. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.
    Pasal 14
    1. Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
    2. Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia.
    3. Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
    4. Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib merahasiakan sumber dan data individual sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang.
    5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V



TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN


Pasal 15



  1. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :
    1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
    2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
    3. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

  2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.


Pasal 16


Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.


Pasal 17



  1. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18



  1. Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
  2. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
  3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.


Pasal 19


Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.


Pasal 20


Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.


Pasal 21


Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.


Pasal 22


Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apa pun.


Pasal 23



  • Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.


  • Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.


  • Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.


  • Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.


  • Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.




    • BAB VI
    TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK


    Pasal 24


    Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


    Pasal 25



    1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
    2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

    Pasal 26


    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :
    1. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
    2. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
    3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
    4. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

    Pasal 27


    Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

    Pasal 28

    1. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    2. Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari Bank.

    Pasal 29



    1. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
    2. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank.
    3. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memberikan kepada pemeriksa :
      1. keterangan dan data yang diminta;
      2. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
      3. hal-hal lain yang diperlukan.


    Pasal 30



    1. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2.
    2. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
    3. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

    Pasal 31



    1. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
      2. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
    2. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

    Pasal 32



    1. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank.
    2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
    3. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

    Pasal 33


    Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

    Pasal 34



    1. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
    2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

    Pasal 35


    Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.






    BAB VII



    DEWAN GUBERNUR



    Pasal 36


    Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.


    Pasal 37



    1. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.
    2. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil.
    3. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
    4. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat 3 karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

    Pasal 38



    1. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
    2. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

    Pasal 39



    1. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.
    2. Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Gubernur.
    3. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Deputi Gubernur Senior dan/atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.
    4. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan dengan hak substitusi.

    Pasal 40


    Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:
    1. warga negara Indonesia;
    2. memiliki akhlak dan moral yang tinggi;
    3. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.


    Pasal 41



    1. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    2. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    3. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.
    4. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6.
    5. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
    6. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

    Pasal 42



    1. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
    2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut.
      “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara”.

    Pasal 43



    1. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan :
      1. sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
      2. sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.

    2. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
    3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
    4. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
    5. Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
    6. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

    Pasal 44



    1. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
    2. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
    3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

    Pasal 45


    Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.


    Pasal 46



    1. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.
    2. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
    3. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.


    Pasal 47



    1. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang :
      1. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
      2. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut;
      3. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

    2. Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

    Pasal 48


    Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.



    Pasal 49


    Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.


    Pasal 50

    1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 47 ayat 2, dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
    2. Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
    3. Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

    Pasal 51

    1. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
    2. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.
    3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
    BAB VIII



    HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH


    Pasal 52


    Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.


    Pasal 53


    Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.


    Pasal 54



    1. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
    2. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.


    Pasal 55

    1. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
    2. Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
    3. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
    4. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali di pasar sekunder.
    5. Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan batal demi hukum.
    Pasal 56

  • Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.


  • Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.



    • BAB X



    AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN


    Pasal 58



    1. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat :
      1. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
      2. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

    2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
    3. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
    4. Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

    Pasal 59


    Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.


    Pasal 60



    1. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
    2. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
    3. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.
    Pasal 61



    1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.
    2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.
    3. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
    4. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.
    Pasal 62



    1. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
      1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
      2. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2.

    2. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat 1 diserahkan kepada Pemerintah.
    3. Apabila modal menjadi kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    4. Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan pajak penghasilan.
    Pasal 63


    Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


    Pasal 64



    1. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    2. Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.




    BAB XI




    KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF


    Pasal 65


    Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).


    Pasal 66


    Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).


    Pasal 67



    Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


    Pasal 68



    Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


    Pasal 69



    Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


    Pasal 70



    1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 4 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
    2. Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya.


    Pasal 71



    1. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
    2. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
    3. Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.


    Pasal 72



    1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
    2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
      1. denda; atau
      2. teguran tertulis; atau
      3. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
      4. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.


    BAB XII



    KETENTUAN PERALIHAN


    Pasal 73


    Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut undang-undang ini.


    Pasal 74



    1. Kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.
    2. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
    3. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban Pemerintah.

    Pasal 75



    1. Dengan berlakunya undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut:
      1. Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun;
      2. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun;
      3. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun;
      4. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun.

    2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun.
    3. Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur.

    Pasal 76



    1. Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 4 dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.
    2. Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    3. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tagihan jatuh tempo.

    Pasal 77


    Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat 1.


    Pasal 78



    1. Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
    2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dalam undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
    BAB XIII


    KETENTUAN PENUTUP


    Pasal 79


    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.







    • Digg
    • Del.icio.us
    • StumbleUpon
    • Reddit
    • RSS
    Read User's Comments(0)
    Posted by muhlis usman

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Posted by muhlis usman | Labels:


    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 8 TAHUN 1999
    TENTANG
    PERLINDUNGAN KONSUMEN
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Menimbang:
    1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
    makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan
    Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat
    mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang
    dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
    masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang
    diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
    3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi
    harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu,
    jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
    4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
    kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
    melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung
    jawab;
    5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum
    memadai;
    6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundangundangan
    untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan
    pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
    7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
    Mengingat:
    Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
    Dengan persetujuan:
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan:
    UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
    untuk memberi kepada konsumen.
    2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
    masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
    lain dan tidak untuk diperdagangkan.
    3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
    badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
    melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
    maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
    berbagai bidang ekonomi.
    4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
    maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
    untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
    5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
    masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
    6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang
    dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
    akan dan sedang diperdagangkan.
    7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
    8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
    Republik Indonesia.
    9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah
    yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
    perlindungan konsumen.
    10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
    dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
    dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
    dipenuhi oleh konsumen.
    11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan
    menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
    12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu
    upaya pengembangan perlindungan konsumen.
    13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
    perdagangan.
    BAB II
    ASAS DAN TUJUAN
    Pasal 2
    Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
    keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
    Pasal 3
    Perlindungan konsumen bertujuan:
    a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
    b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
    negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
    c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya
    sebagai konsumen;
    d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
    dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
    e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
    sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
    f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
    produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
    konsumen.
    BAB III
    HAK DAN KEWAJIBAN
    Bagian Pertama
    Hak dan Kewajiban Konsumen
    Pasal 4
    Hak konsumen adalah:
    a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
    dan/atau jasa;
    b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
    tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
    c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
    dan/atau jasa;
    d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
    e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
    perlindungan konsumen secara patut;
    f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
    g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
    h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
    dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
    mestinya;
    i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
    Pasal 5
    Kewajiban konsumen adalah:
    a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
    barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
    b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
    c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
    d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
    Bagian Kedua
    Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
    Pasal 6
    Hak pelaku usaha adalah:
    a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
    dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
    baik;
    c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa
    konsumen;
    d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
    konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
    Pasal 7
    Kewajiban pelaku usaha adalah:
    a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
    b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
    dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
    c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
    d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
    berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
    e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
    dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
    dan/atau yang diperdagangkan;
    f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
    pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
    g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
    diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
    BAB IV
    PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
    Pasal 8
    1 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
    yang:
    a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
    ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan
    sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
    c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
    menurut ukuran yang sebenarnya;
    d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
    dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
    e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
    atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
    barang dan/atau jasa tersebut;
    f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan
    atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
    g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
    pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
    h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
    "halal" yang dicantumkan dalam label;
    i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
    barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
    pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain
    untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
    j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
    bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    2 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
    tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
    3 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat
    atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan
    benar.
    4 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
    memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
    Pasal 9
    1 Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
    dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
    a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
    standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
    guna tertentu;
    b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
    c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
    persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori
    tertentu;
    d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
    persetujuan atau afiliasi;
    e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
    f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
    g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
    h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
    i. secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain;
    j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
    mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
    k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
    2 Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
    diperdagangkan.
    3 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
    penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
    Pasal 10
    Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
    dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak
    benar atau menyesatkan mengenai:
    a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
    b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
    c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
    d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
    e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
    Pasal 11
    Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
    mengelabui/menyesatkan konsumen dengan;
    a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
    tertentu;
    b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
    tersembunyi;
    c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
    menjual barang lain;
    d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
    maksud menjual barang yang lain;
    e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
    maksud menjual jasa yang lain;
    f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
    Pasal 12
    Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau
    jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
    tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,
    dipromosikan, atau diiklankan.
    Pasal 13
    1 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
    dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
    secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
    sebagaimana yang dijanjikannya.
    2 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
    tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan
    cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
    Pasal 14
    Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
    dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
    a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
    b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
    c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
    d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
    Pasal 15
    Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara
    pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap
    konsumen.
    Pasal 16
    Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
    a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
    dijanjikan;
    b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
    Pasal 17
    1 Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
    a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
    barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
    b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
    c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau
    jasa;
    d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
    e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
    persetujuan yang bersangkutan;
    f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
    periklanan.
    2 Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar
    ketentuan pada ayat (1).
    BAB V
    KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
    Pasal 18
    1 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
    diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
    dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
    yang dibeli konsumen;
    c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
    dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
    langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
    berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
    e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan
    jasa yang dibeli oleh konsumen;
    f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
    mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
    g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
    tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
    usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
    h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
    pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
    dibeli oleh konsumen secara angsuran.
    2 Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit
    terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
    3 Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
    perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
    dinyatakan batal demi hukum.
    4 Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undangundang
    ini.
    BAB VI
    TANGGUNG JAWAB PELAKU
    Pasal 19
    1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
    dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
    atau diperdagangkan.
    2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
    penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
    kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.
    3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
    transaksi.
    4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
    menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
    mengenai adanya unsur kesalahan.
    5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku
    usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
    Pasal 20
    Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang
    ditimbulkan oleh iklan tersebut.
    Pasal 21
    1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila
    importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
    2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa
    asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
    Pasal 22
    Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
    usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
    Pasal 23
    Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
    rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
    dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke
    badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
    Pasal 24
    1 Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung
    jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
    a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
    atas barang dan/atau jasa tersebut;
    b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan
    barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
    contoh, mutu, dan komposisi.
    2 Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab
    atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang
    membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan
    perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
    Pasal 25
    1 Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
    batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau
    fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang
    diperjanjikan.
    a. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
    tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
    b. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
    perbaikan;
    2 tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
    Pasal 26
    Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
    disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
    Pasal 27
    Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang
    diderita konsumen, apabila:
    a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
    diedarkan;
    b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
    c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
    d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
    e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya
    jangka waktu yang diperjanjikan.
    Pasal 28
    Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
    usaha.
    BAB VII
    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
    Bagian Pertama
    Pembinaan
    Pasal 29
    1 Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
    konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
    dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
    2 Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis
    terkait.
    3 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
    penyelenggaraan perlindungan konsumen.
    4 Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) meliputi upaya untuk:
    a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
    dan konsumen;
    b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
    c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
    penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
    5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Kedua
    Pengawasan
    Pasal 30
    1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
    ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
    masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
    2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
    Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
    3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
    masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
    4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang
    dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri
    dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan
    yang berlaku.
    5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
    konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
    disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
    6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
    (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB VIII
    BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
    Bagian Pertama
    Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
    Pasal 31
    Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan
    Konsumen Nasional.
    Pasal 32
    Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
    dan bertanggung jawab kepada Presiden.
    Pasal 33
    Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
    pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di
    Indonesia.
    Pasal 34
    1 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan
    Konsumen Nasional mempunyai tugas:
    a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
    penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
    b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
    yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
    c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
    keselamatan konsumen;
    d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
    masyarakat;
    e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
    memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
    f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
    perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
    g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
    2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan
    Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.
    Bagian Kedua
    Susunan Organisasi dan Keanggotaan
    Pasal 35
    1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
    seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang
    dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
    2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
    Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    Republik Indonesia.
    3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
    selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
    berikutnya.
    4. Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.
    Pasal 36
    Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
    a. pemerintah;
    b. pelaku usaha;
    c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
    d. akademis; dan
    e. tenaga ahli.
    Pasal 37
    Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berbadan sehat;
    c. berkelakuan baik;
    d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
    e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
    f. berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
    Pasal 38
    Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
    d. sakit secara terus menerus;
    e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
    f. diberhentikan.
    Pasal 39
    1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu
    oleh sekretariat.
    2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
    diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
    3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
    Pasal 40
    1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
    perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
    2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
    dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
    Pasal 41
    Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata
    kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
    Pasal 42
    Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada
    anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.
    Pasal 43
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur
    dalam Peraturan Pemerintah.
    BAB IX
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
    Pasal 44
    1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
    memenuhi syarat.
    2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk
    berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
    3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
    a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
    kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
    b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
    c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
    konsumen;
    d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
    keluhan atau pengaduan konsumen;
    e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
    pelaksanaan perlindungan konsumen.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
    masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    BAB X
    PENYELESAIAN SENGKETA
    Bagian Pertama
    Umum
    Pasal 45
    1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
    bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
    peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
    2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
    pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
    3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
    4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan
    melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
    oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
    Pasal 46
    1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
    a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
    c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
    yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
    menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
    untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
    dengan anggaran dasarnya;
    d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
    atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban
    yang tidak sedikit.
    2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen
    swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
    c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak
    sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Bagian Kedua
    Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
    Pasal 47
    Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
    kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
    untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang
    diderita oleh konsumen.
    Bagian Ketiga
    Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
    Pasal 48
    Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang
    peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.
    BAB XI
    BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
    Pasal 49
    1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II
    untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
    2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
    seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berbadan sehat;
    c. berkelakuan baik;
    d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
    e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
    f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
    3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
    konsumen, dan unsur pelaku usaha.
    4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3
    (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
    5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen
    ditetapkan oleh Menteri.
    Pasal 50
    Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri
    atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. wakil ketua merangkap anggota;
    c. anggota.
    Pasal 51
    1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
    sekretariat.
    2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan
    anggota sekretariat.
    3. Pengangkutan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
    penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
    Pasal 52
    Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
    a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
    mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
    b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
    c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
    d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang
    ini;
    e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
    pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
    f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
    g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
    perlindungan konsumen;
    h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
    mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
    i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
    setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
    memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
    j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
    penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
    k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
    l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
    perlindungan konsumen;
    m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
    Undang-undang ini.
    Pasal 53
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian
    sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.
    Pasal 54
    1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa
    konsumen membentuk majelis.
    2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikitsedikitnya
    3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
    3. Putusan majelis final dan mengikat.
    4. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
    keputusan menteri.
    Pasal 55
    Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam
    waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
    Pasal 56
    1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
    penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha
    wajib melaksanakan putusan tersebut.
    2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4
    (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
    3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
    konsumen.
    4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan
    oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan
    tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan
    perundang-undangan yang berlaku.
    5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
    Pasal 57
    Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
    eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
    Pasal 58
    1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua satu) hari sejak diterimanya
    keberatan.
    2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak
    dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
    Agung Republik Indonesia.
    3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling
    lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
    BAB XII
    PENYIDIKAN
    Pasal 59
    1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
    lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang
    perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
    dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
    2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
    dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga
    melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
    dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
    d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
    dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
    e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
    melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
    dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
    f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
    bidang perlindungan konsumen.
    3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
    Polisi Negara Republik Indonesia.
    4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
    Negara Republik Indonesia.
    BAB XIII
    SANKSI
    Bagian Pertama
    Sanksi Administratif
    Pasal 60
    1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
    terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25
    dan Pasal 26.
    2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
    ratus juta rupiah).
    3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
    Bagian Kedua
    Sanksi Pidana
    Pasal 61
    Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
    Pasal 62
    1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
    Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
    ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
    pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
    2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
    12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di
    pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
    500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
    3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
    kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
    Pasal 63
    Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
    tambahan, berupa:
    a. perampasan barang tertentu;
    b. pengumuman keputusan hakim;
    c. pembayaran ganti rugi;
    d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
    konsumen;
    e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
    f. pencabutan izin usaha.
    BAB XIV
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 64
    Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang
    telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
    diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
    BAB XV
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 65
    Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
    penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 20 April 1999
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
    Diundangkan Di Jakarta,
    Pada Tanggal 20 April 1999
    MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
    Ttd.
    AKBAR TANDJUNG
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

    • Digg
    • Del.icio.us
    • StumbleUpon
    • Reddit
    • RSS
    Read User's Comments(0)
    Posted by muhlis usman
    Subscribe to: Posts (Atom)