Artikel Hukum Gratis

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kckuatan sendiri.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya keschatan.

Pasal 7

Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan keschatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Pasal 9

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB V

UPAYA KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rchabilitatif) yang dilaksanakan secara menycluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 11

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Bagian Kedua

Kesehatan Keluarga

Pasal 12

(1)

Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga

sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.

(2)

Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.

Pasal 13

Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran data

rangka menciptakan ketuarga yang sehat dan harmonis.

Pasal 14

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan,

pascapersalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

Pasal 15

(1)

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyclamatkan jiwa ibu

hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.

(2)

Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

dapat dilakukan :

a.

berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya

tindakan tersebut;

b.

oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung

jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;

c.

dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami

atau keluarganya;

d.

pada sarana kesehatan tertentu.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 16

(1)

Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya

terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.

(2)

Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan

ketentuan :

a.

hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang

bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum

berasal;

b.

dilakukan oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu;

c.

pada sarana kesehatan tertentu.

(3)

Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar

cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1)

Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan

perkembangan anak.

(2)

Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi,

masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 18

(1)

Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan kesehatan keluarga

dalam keluarganya.

(2)

Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan

keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan

kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

Pasal 19

(1)

Kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif.

(2)

Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia

usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Bagian Ketiga

Perbaikan Gizi

Pasal 20

(1)

Perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya

kebutuhan gizi.

(2)

Perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status dan mutu gizi,

pencegahan, penyembuhan, dan atau pemulihan akibat gizi salah.

Bagian Keempat

Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 21

(1)

Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk

melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak

memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan

keschatan.

(2)

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau

label yang berisi :

a.

bahan yang dipakai;

b.

komposisi setiap bahan;

c.

tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;

d.

ketentuan lainnya.

(3)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan

atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan,

ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayal (2), dan ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kesehatan Lingkungan

Pasal 22

(1)

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas

lingkungan yang sehat.

(2)

Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum,

lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan

lingkungan lainnya.

(3)

Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara,

pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan

kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau

pengamanan lainnya.

(4)

Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan

meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan

persyaratan.

(5)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Kesehatan Kerja

Pasal 23

(1)

Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas

kerja yang optimal.

(2)

Kesehatan kerja meliputi pclayanan kesehatan kerja, pencegahan

penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.

(3)

Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

(4)

Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Kesehatan Jiwa

Pasal 24

(1)

Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang schat

secara optimal baik intelektual maupun emotional.

(2)

Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan

gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan

jiwa.

(3)

Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat,

didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25

(1)

Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan

penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai

menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.

(2)

Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan

masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah

psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita

gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam

masyarakat.

Pasal 26

(1)

Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap

keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana

pelayanan keschatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

(2)

Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan

atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga

penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas

kcamanan dan ketertiban di wilayah setcmpat atau hakim pengadilan

bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang

bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pemberantasan Penyakit

Pasal 28

(1)

Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka

kesakitan dan atau angka kematian.

(2)

Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan

penyakit tidak menular.

(3)

Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat

menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi

dilaksanakan sedini mungkin.

Pasal 29

Pemberantasan penyakit tidak menular dilaksanakan untuk mencegah dan

mengurangi penyakit dengan perbaikan dan perubahan perilaku masyarakat

dan dengan cara lain.

Pasal 30

Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan,

penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit,

tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

Pasal 31

Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan

penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Penyembuhan Penyakit dan

Pemulihan Kesehatan

Pasal 32

(1)

Penyembuhan penyakit dan pemulihan keschatan diselenggarakan

untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit,

mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.

(2)

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan

pengobatan dan atau perawatan.

(3)

Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu

kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(4)

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu

kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(5)

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

(1)

Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat

dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse

darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan

rekonstruksi.

(2)

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan

kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Pasal 34

(1)

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

(2)

Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus

memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada

persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.

(3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan

transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1)

Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara transfusi darah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1)

Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

(2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan implan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 37

(1)

Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga

keschatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan

dilakukan di sarana keschatan tertentu.

(2)

Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan

norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan

rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 38

(1)

Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan

masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya

kesehatan.

(2)

Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan

Pasal 39

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk

melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu

dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

Pasal 40

(1)

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi

syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

(2)

Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat

kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang

ditentukan.

Pasal 41

(1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan sctelah

mendapat izin edar.

(2)

Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak

menyesatkan.

(3)

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan

penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi

persyaratan mutu dan atau kcamanan dan atau kemanfaatan, dapat

disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 42

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan

farmasi yang beredar.

Pasal 43

Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat keschatan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas

Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 44

(1)

Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif

diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan

perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

(2)

Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat

adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang

ditentukan.

(3)

Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas

Kesehatan Sekolah

Pasal 45

(1)

Keschatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan

hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga

peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis

dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih bcrkualitas.

(2)

Keschatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.

(3)

Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Kesehatan Olahraga

Pasal 46

(1)

Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan melalui kegiatan olahraga.

(2)

Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diselenggarakan melalui sarana olahraga atau sarana lain.

(3)

Ketentuan mengenai kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas

Pengobatan Tradisional

Pasal 47

(1)

Pengobatan traditional merupakan salah satu upaya pengobatan dan

atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu

keperawatan.

(2)

Pengobatan traditional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu

dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan

dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan kcamanannya.

(3)

Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan kcamanannya perlu terus ditingkatkan dan

dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan

yang optimal bagi masyarakat.

(4)

Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas

Kesehatan Matra

Pasal 48

(1)

Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan

diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal

dalam lingkungan matra yang serba berubah.

(2)

Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan

dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.

(3)

Ketentuan mengenai kesehatan Matra sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 49

Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat

lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya

kesehatan, meliputi :

a.

tenaga kesehatan;

b.

sarana kesehatan;

c.

perbekalan kesehatan;

d.

pembiayaan kesehatan;

e.

pengelolaan kesehatan;

f.

penelitian dan pengembangan keschatan,

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan

Pasal 50

(1)

Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan

kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau

kewenangan tenaga kesehatan yang bcrsangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga keschatan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1)

Pengadaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di-

selenggarakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan yang

dilaksanakan olch pemerintah dan atau masyarakat.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyclenggaraan pendidikan dan

pelatihan tenaga keschatan ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1)

Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dalam rangka

pemeralaan pelayanan kesehatan.

(2)

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

(1)

Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

(2)

Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk

mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

(3)

Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pcmbuktian, dapat melakukan

tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan

dan keselamatan yang bersangkutan.

(4)

Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dcngan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

(1)

Terhadap tenaga keschatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian

data melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2)

Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kalalaian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan.

(3)

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja

Majelis Disiplin Tenaga Keschatan ditetapkan dcngan Keputusan

Presiden.

Pasal 55

(1)

Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian

yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2)

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sarana Kesehatan

Pasal 56

(1)

Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter,

praktik dokter gigi, praktik dokter spcsialis, praktik dokter gigi

spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi,

pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi

kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.

(2)

Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 57

(1)

Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar

atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang.

(2)

Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.

(3)

Sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan

pendidikan dan pelatihan serta penclitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 58

(1)

Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus

berbentuk badan hukum.

(2)

Sarana kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 59

(1)

Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin.

(2)

Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan mem-

perhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

(3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperolch izin

penyelenggaraan sarana kesehatan ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keempat

Perbekalan Kesehatan

Pasal 60

Perbekalan keschatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya.

Pasal 61

(1)

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar dapat terpenuhinya

kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta perbekalan

lainnya yang terjangkau oleh masyarakat.

(2)

Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa sediaan farmasi dan

alat keschatan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan

kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan

pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan.

(3)

Pemerintah membantu penyediaan perbekalan kesehatan yang

menurut pertimbangan diperlukan olch sarana kesehatan.

Pasal 62

(1)

Pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dibina

dan diarahkan agar menggunakan potensi nasional yang tersedia

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup termasuk

sumber daya alam dan sosial budaya.

(2)

Produksi sediaan farmasi dan alat keschatan harus dilakukan dengan

cara produksi yang baik yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia atau buku standar

lainnya dan atau syarat lain yang ditetapkan.

(3)

Pemerintah mendorong, membina, dan mengarahkan pemanfaatan

obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 63

(1)

Pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan

pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan olch tenaga kesehatan

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembiayaan Kesehatan

Pasal 65

(1)

Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai olch pemerintah dan atau

masyarakat.

(2)

Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan.

Pasal 66

(1)

Pemerintah mengembangkan, membina, dan mendorong jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara, yang dijadikan

landasan setiap penyerlenggaraan pemeliharaan kesehatan yang

pembiayaannya dilaksanakan secara praupaya, berasaskan usaha

bersama dan kekeluargaan.

(2)

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya,

edikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat

kesehatan, wajib dilaksanakan olch setiap penyclenggara.

(3)

Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus

berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta

kepesertaannya bersifat aktif.

(4)

Ketentuan mengenai penyclenggaraan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kesehatan

Pasal 67

(1)

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan olch pcmerintah dan

atau masyarakat diarahkan pada pengembangan dan peningkatan

kcmampuan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara

berdayaguna dan berhasilguna.

(2)

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian

program serta sumber daya yang dapat menunjang peningkatan

upaya kesehatan.

Pasal 68

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan

olch perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah.

Bagian Ketujuh

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 69

(1)

Penelitian dan pengembangan kcsehatan dilaksanakan untuk memilih

dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang

diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.

(2)

Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penclitian pada

manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3)

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan pada manusia harus dilakukan dengan

memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.

(4)

Ketentuan mengenai penclitian, pengembangan, dan penerapan hasil

penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

(1)

Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan

bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab

kematian serta pendidikan tenaga keschatan.

(2)

Bedah mayat hanya dapat dilakukan koleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan

memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3)

Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

(1)

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam

penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.

(2)

Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya

masyarakat yang bergerak di bidang keschatan agar dapat lebih

berdayaguna dan berhasilguna.

(3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serla masyarakat di

bidang keschatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

(1)

Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut

menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyelenggaraan

keschatan dapat dilakukan mclalui Badan Pertimbangan Kesehatan

Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya.

(2)

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata

kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 73

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 74

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diarahkan untuk

1.

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

2.

terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan

kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau olch seluruh

lapisan masyarakat;

3.

melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang

dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;

4.

memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya

kesehatan;

5.

meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan

Pasal 74 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 76

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan

dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 77

Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga

kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 79

(1)

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga kepada

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta

keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;

b.

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum schubungan dengan tindak pidana di bidang keschatan;

d.

melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain

tentang tindak pidana di bidang keschatan;

e.

melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang

bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;

f.

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;

g.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang

kesehatan.

(3)

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

(1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu

terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat

untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak

berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak

melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan keschatan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

(3)

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan

komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan

tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah).

(4)

Barang siapa dengan sengaja :

a.

mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak

memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau

membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (3);

b.

memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa

obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope

Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81

(1)

Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan segaja :

a.

melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);

b.

melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1);

c.

melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana

denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh jula rupiah).

(2)

Barang siapa dengan sengaja :

a.

mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan

kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli

waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2);

b.

memproduksi dan atau mengedarkan alat keschatan yang tidak

memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

c.

mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa

izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

d.

menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa

memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan

serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3); dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau

pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (scratus empat

puluh juta rupiah).

Pasal 82

(1)

Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

a.

melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);

b.

melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1);

c.

melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1);

d.

melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (1);

e.

melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

ayat (2);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

(2)

Barang siapa dengan sengaja :

a.

melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2);

b.

memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa

obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

c.

memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa

kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

d.

mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang

tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);

e.

memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung

zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan

yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(2);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan

Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau

sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Pasal 84

Barang siapa :

1.

mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa

mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (2);

2.

menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak

memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang

sehat sebagamna dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);

3.

menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);

4.

menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau

dirawat pada sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

5.

menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau

tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau

pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah).

Pasal 85

(1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan

Pasal 82 adalah kejahatan.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah

pelanggaran.

Pasal 86

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat

ditetapkan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari :

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah

Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-orang Miskin dan

Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953

Nomor 48);

3.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2068);

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-

usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);

5.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2576);

6.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran

Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2580);

7.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga

Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2698);

8.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran

Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2804);

9.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2805);

pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku,

sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang

baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 88

(1)

Dengan berlakunya Undang-undang ini sarana kesehatan tertentu

yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum berbentuk badan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap dapat

melaksanakan fungsinya sampai dengan disesuaikan bentuk badan

hukumnya.

(2)

Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak

tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah

Sakit-Rumah Sakit Partikulir Yang Merawat Orang-orang Miskin dan

Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953

Nomor 48);

3.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2068);

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-

usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);

5.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2576);

6.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran

Negara Tahun 1963 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2580);

7.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga

Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2698);

8.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran

Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara, Nomor

2804);

9.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2805);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggat 17 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

__________________________________